Home
Profil
Kontak
Download
CetakMendagri Ingatkan Pilkada Bukan Ajang Coba-coba
Kategori: Berita Depdagri(42 view)
"Jangan menjadikan kepala daerah ini sebagai uji coba atau coba-coba. Ini kan pertaruhan nasib orang," kata Gamawan di sela-sela rapat kerja di Istana Tampaksiring, Bali, Senin (19/4).
Belakangan, banyak artis berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah, di antaranya penyanyi dangdut Maria Eva yang digadang-gadang menjadi bupati Sidoarjo, Julia Perez sebagai bupati Pacitan, Venna Melinda sebagai bupati Blitar.
Terkait hal ini Gamawan mengingatkan, rakyat jangan memilih kepala daerah karena pertimbangan popularitas sang calon pemimpin semata. Menurutnya, bisa jadi sang calon belum tentu mengenai karakter wilayah dan rakyat di daerah tersebut.
Money Politic
Di tempat berbeda, Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa aksi politik uang (money politic) masih mewarnai penyelenggaraan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010 di sejumlah daerah. Hal itu setidaknya terlihat dalam pemungutan suara calon walikota dan wakil walikota Semarang dan calon bupati dan wakil bupati Purbalingga Jawa Tengah, Minggu (18/4).
"Maraknya politik uang yang terjadi di pilwakot Semarang dan pilbup Purbalingga adalah pelanggaran serius, politik uang adalah cara terburuk dalam merusak demokrasi karena telah menjadikan pilihan pribadi seseorang menjadi ajang transaksional semata," kata Masykurudin Hafidz kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/4).
Masykurudin Hafidz mengatakan, maraknya politik uang yang terjadi di awal-awal pelaksanaan pilkada 2010 ini menjadi bukti bahwa Bawaslu dan jajarannya sama sekali tidak berfungsi dan tidak efektif, baik dari sudut pelaporan maupun pencegahan.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan masih maraknya praktik money politic dalam pilkada menunjukkan Bawaslu terlambat dalam mendesain pengawasan pilkada yang efektif.
"Bawaslu terlambat mendesain pengawasan yang efektif di tengah proses pilkada yang sudah berjalan, ini sangat sulit dan pada akhirnya akan terhenti pada proses pengawasan yang normatif semata," ujarnya.
Money Politic
Di tempat berbeda, Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa aksi politik uang (money politic) masih mewarnai penyelenggaraan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) 2010 di sejumlah daerah. Hal itu setidaknya terlihat dalam pemungutan suara calon walikota dan wakil walikota Semarang dan calon bupati dan wakil bupati Purbalingga Jawa Tengah, Minggu (18/4).
"Maraknya politik uang yang terjadi di pilwakot Semarang dan pilbup Purbalingga adalah pelanggaran serius, politik uang adalah cara terburuk dalam merusak demokrasi karena telah menjadikan pilihan pribadi seseorang menjadi ajang transaksional semata," kata Masykurudin Hafidz kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/4).
Masykurudin Hafidz mengatakan, maraknya politik uang yang terjadi di awal-awal pelaksanaan pilkada 2010 ini menjadi bukti bahwa Bawaslu dan jajarannya sama sekali tidak berfungsi dan tidak efektif, baik dari sudut pelaporan maupun pencegahan.
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan masih maraknya praktik money politic dalam pilkada menunjukkan Bawaslu terlambat dalam mendesain pengawasan pilkada yang efektif.
"Bawaslu terlambat mendesain pengawasan yang efektif di tengah proses pilkada yang sudah berjalan, ini sangat sulit dan pada akhirnya akan terhenti pada proses pengawasan yang normatif semata," ujarnya.
0 komentar:
Posting Komentar