Gaji Pokok PNS Bisa Capai Rp. 14,4 Juta!

0 komentar
asncpns.com - Draf Peraturan Pemerintah (PP) mengenai sitem gaji dan tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah selesai dirampungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB). Menurut rencana, sistem baru ini akan mulai efektif berlaku pada tahun 2018. Menurut Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi mengatakan bahwa, draf rancangan tersebut sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kata lain, hanya tinggal satu langkah lagi untuk disahkan. "Kami harapkan September depan sudah selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018," ungkapnya, Rabu (12/8).
Rumusan mengenai upah yang diterima bagi PNS atau take home pay, akan terdiri dari tiga komponen saja. Komponen tersebut adalah gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kemahalan di tiap daerah akan berbeda, tergantung nilai kemahalan barang disuatu daerah dan juga dipengaruhi oleh inflasi daerah tersebut. Sedangkan untuk gaji pokok, jika sistem ini sudah berlaku, maka terjadi peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji PNS terendah dan PNS tertinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara. Jika selama ini Gaji pokok mengacu kepada masa kerja, maka kali ini akan mengacu kepada beban kerja, resiko kerja dan tanggung jawab kerja. Rasio yang berlaku saat ini adalah 1:3,7 (1 berbanding 3,7, Red). Maka sebagai contoh, jika gaji pokok PNS terkecil mendapatkan Rp. 1,2 juta, makan gaji pokok tertinggi mencapai Rp. 4,44 juta. Tapi kedepannya, rasio ini akan naik dengan rasio perbandingan mencapai 1:11,9 (1 berbanding 11,9), sehingga jika gaji pokok PNS Rp. 1,2 juta, maka gaji poko tertinggi menjadi Rp. 14,4 juta. Sedangkan alasan kenapa sistem gaji baru ini akan berlaku pada tahun 2018, ini dikarenakan pemerintah membutuhkan persiapan sosialisasi ke seluruh daerah dan juga persiapan anggaran di daerahnya. Setiawan menjamin sistem baru ini tidak akan membuat porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun.
Selengkapnya.....

tidak ada pengumuman susulan honorer K2

1 komentar
JAKARTA – Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada pengumuman susulan untuk kelulusan CPNS dari tenaga honorer kategori 2 (K2). Pengumuman yang sudah dipublikasikan di situs Kementerian PANRB, BKN dan dua media partner (JPNN dan Liputan6) merupakan hasil kelulusan yang sudah ditetapkan. Demikian ditegaskan kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, Jumat (21/02) menanggapi rumor yang berkembang di sementara kalangan. “Rumor itu tidak benar, sehingga tidak perlu ditanggapi. Pengumuman kelulusan yang benar adalah yang kami muat di empat situs tersebut,” ujarnya. Selain diumumkan oleh Panselnas, hasil kelulusan yang sudah ditetapkan tersebut juga wajib diumumkan oleh masing-masing daerah atau instansi, baik melalui situs instansi atau melalui media lain. Seperti telah disampaikan dalam Surat Sekretaris Kementerian PANRB beberapa waktu lalu, para Sekda Provinsi dipersilakan mengambil print out hasil pengumuman di Kementerian PANRB tiga hari setelah diumumkan. Selanjutnya, pengumuman itu disampaikan kepada Sekda kabupaten/kota di wilayah provinsi masing-masing. Herman menghimbau agar masyarakat melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang apabila ada kesimpangsiuran informasi. Selanjutnya kepada para peserta seleksi CPNS dari honorer K2 yang dinyatakan lulus, supaya fokus untuk mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing pemda. Sebagaimana diatur dalam PP. No. 56/2012, bagi tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan akan diangkat menjadi CPNS. Sebaliknya, meskipun lulus tes tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif, tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS. (ags/HUMAS MENPANRB)
Selengkapnya.....

Anggaran Pensiun PNS Jebol, Pemerintah Pikirkan Sistem Baru

0 komentar
JAKARTA--MICOM: Anggaran pensiun pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri diperkirakan akan menembus Rp160 triliun per tahun jika dibiarkan terus dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, pemerintah terus merencanakan sistem pensiun yang baru. "Sekarang kan sudah Rp 60 triliun per tahun, lama-lama bisa tembus Rp 160 triliun. Kita harus memikirkan bagaimana membuat sistem pensiun baru," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, di Jakarta, Senin (30/7).
Azwar menjelaskan tanggungan pensiun pemerintah mencapai Rp60 triliun dengan penambahan pegawai sekitar 3% per tahun atau 130 ribu orang. Dengan asumsi tersebut, lama-kelamaan jumlah tersebut bisa membengkak hingga Rp160 triliun dalam belasan tahun ke depan. "Belasan tahun lagi itu benar-benar bisa jadi Rp160 triliun. Orang sekarang jadi PNS karena dapat pensiun dan kerjanya tidak mau rajin-rajin," tuturnya. Pemerintah akan mengatur sistem pensiun PNS serupa dengan sistem pensiun swasta. Dengan begitu pemberian pensiun hanya dilakukan sekali. "Jadi bisa pay as you go atau dibayar sekaligus seperti di swasta," jelas Azwar. Dengan cara seperti itu, pemerintah tidak akan diberatkan dengan pemberian pensiun terus-menerus. Sementara itu, rencana pensiun dini yang akan diterapkan Kementerian Keuangan masih tertahan. Izin program pensiun dini tersebut belum dikeluarkan Kementerian PAN-RB karena masih dalam pengkajian dan penyesuaian dengan sistem kepegawaian negara. "Aturannya belum ada makanya belum dibahas. Kalau mau buat aturan harus seragam dulu, tidak boleh berbeda-beda," ujarnya. Salah satu hal yang harus dikaji adalah terkait beban anggaran yang harus dikeluarkan untuk program pensiun dini tersebut. Apalagi, Azwar mengungkapkan anggarannya cukup besar walaupun belum merinci jumlahnya. "Ini nanti tidak hanya buat Kementerian Keuangan tetapi berlaku ke semua. Anggarannya besar bisa jebol nanti," cetusnya.
Selengkapnya.....

Hore! Guru PNS Daerah Dapat Tambahan Rp 250 Ribu/Bulan

0 komentar
Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menetapkan aturan soal pemberian tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan kepada para guru berstatus PNS Daerah. Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengatakan Agus Marto telah mengeluarkan dua peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tu jangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012 serta PMK Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012.
"Tunjangan Profesi (TP) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kuota Tahun 2006 sampai denqan Tahun 2011, sedangkan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) Guru PNSD diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi Guru PNSD yang belum mendapatkan TP Guru PNSD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Yudi dalam siaran pers, Sabtu (21/4/2012). Tunjangan profesi Guru PNSD diberikan 1 kali gaji pokok Guru PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhitung mulai 1 Januari 2012 dan untuk DTP akan diberikan sebesar Rp 250.000 per orang per bulan terhitung mulai 1 Januari 2012. Adapun alokasi untuk TP Guru PNSD tahun 2012 adalah sebesar Rp 30, 559 triliun dan alokasi untuk DTP Guru PNSD sebesar Rp 2,8 triliun. Penyaluran dan Pembayaran TP dan DTP Guru PNSD dilaksanakan triwulanan. Adapun untuk waktu penyaluran yaitu: Triwulan I pada minggu terakhir Maret 2012, Triwulan II pada minggu terakhir bulan Juni 2012 Triwulan III pada minggu terakhir September 2012 Triwulan IV pada minggu terakhir November 2012. Penyaluran TP dan DTP Guru PNSD triwulan I-IV dilaksanakan masing-masing sebesar 1/4 dari alokasi TP dan DTP Guru PNSD. Baik TP maupun DTP Guru PNSD pembayaran dilaksanakan sebanyak 12 bulan dalam setahun dan tidak termasuk untuk bulan ke-13. Pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setelah menerima TP dan DTP Guru PNSD di Rekening Kas Umum Daerah secara Triwulanan, yaitu: Triwulan I paling lambat April 2012 Triwulan II paling lambat Juli 2012 Triwulan III paling lambat Oktober 2012 Triwulan IV paling lambat Desember 2012. Untuk menghindari sanksi penundaan penyaluran TP dan DTP Guru PNSD Triwulan Tahun Anggaran berikutnya, Pemda diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Realisasi Pembayaran TP dan DTP Guru PNSD kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara semesteran, yaitu Semester I paling lambat diserahkan minggu pertama Agustus 2012 dan untuk Semester II paling lambat minggu terakhir April 2013
Selengkapnya.....

MenPAN: Anggaran Belanja Pegawai Jangan Naik!

0 komentar
Jakarta - Pemerintah berencana memperketat aturan terkait pemberian remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L). Dalam aturan yang tengah dikaji antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) K/L yang tidak mampu menekan anggaran belanja pegawai di bawah 50 persen dari anggaran setiap K/L, bisa tidak mendapatkan remunerasi. Demikian disampaikan Menteri PAN RB Azwar Abubakar saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (27/4/2012).
"Jadi kita mendorong belanja pegawai di bawah 50 persen, bahkan yang 50 persen tidak bisa dikasih reformasi," ujarnya. Untuk itu, Azwar menegaskan agar setiap K/L baik di pemerintah pusat dan daerah bisa mengurangi belanja pegawainya. Namun, pengurangan belanja pegawai ini tidak akan mengurangi gaji pegawai negeri sipil. Dengan demikian, ada beberapa pos yang masih bisa ditekan seperti belanja operasional. "Yang saya maksudkan agregatif belanja pegawai itu jangan naik lagi malah kalau bisa turun, kecuali gaji pegawai itu boleh naik karena setiap tahun, jadi hal-hal lain diluar gaji," jelasnya. "Saya mengimbau agar daerah mengurangi belanja pegawai. Misalnya, pertama kita memasukkan orang diperketat jumlahnya juga berkurang, selain gaji, honor-honor lain dihemat, sewa-sewa, tenaga outsourcing, hotel-hotel, tapi take home pay tidak bisa dikurangi," tambah Azwar. Azwar menegaskan alokasi penghematan belanja pegawai ini diharapkan bisa untuk pembangunan infrastruktur K/L dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. "Gaji itu selalu naik, tapi belanja pegawai lebih hemat supaya makin banyak uang digunakan infrastruktur dan pelayanan masyarakat," tandasnya.
Selengkapnya.....

Bergabung

Arsip

 

Copyright 2009 BKDD Kab. Bulukumba (syarif)