Demi Diangkat Jadi PNS, Pegawai Honorer Palsukan Identitas

Jakarta - Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Azwar Abubakar menegaskan tidak ada lagi 'surat kuasa' dalam penerimaan PNS baru. Hal ini untuk meningkatkan kualitas PNS. Azwar menyatakan untuk penerimaan PNS baru, kementeriannya akan memperketat penerimaan pegawai honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Selama ini banyak temuan kasus pegawai honorer yang memalsukan identitasnya demi memenuhi syarat jadi PNS. Mereka juga direkrut karena kongkalikong dengan kenalan dari orang dalam di instansi pemerintah.

"Yang K1 (honorer) kan sudah dapat angkanya, dari 250 ribu menjadi sekitar 70 ribu, ini kan nggak benar. Waktu kita cek ada laporan, ini palsu, ini palsu," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/3/2012). Kementeriannya akan mendata secara pasti mengenai data adminstrasi para pegawai honorer tersebut sebelum mengikuti tes penerimaan PNS. Pegawai yang lulus akan diumumkan kepada publik sehingga bisa dikurangi 'permainan' dalam penerimaan PNS itu. "Nanti nggak bisa lagi begitu, nanti dicek di lapangan, baru kita dapat angka lagi, baru kita umumkan, 2 minggu disana. Kalau ada yang mau protes, silakan. Itu memang yang lalu nggak pakai testing, ke depan nggak ada lagi," jelasnya. Menurut Azwar, penerimaan PNS yang bersih dari 'permainan' oknum sangat diperlukan guna menjaga kualitas PNS dan karena setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan menjadi PNS. "Kita jaga kualitas, kita sayang honorer tapi kita juga jaga kualitas. Ke depan nggak bisa lagi, honorer nggak boleh lagi. Yang punya kenalan nggak boleh, nggak bisa. Sya akan berkeras ke depan testing. yang terbaik, ke depan, Anak bangsa semua haknya sama," pungkasnya.