Status dan Kedudukan PNS Dibahas

(sumber : Humas BKN),Kedepan, kepegawaian di Indonesia akan menghadapi dua pokok permasalahan utama,” ungkap Deputi Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun (Bina Dakatsi) BKN Sulardi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Status dan Kedudukan Kepegawaian, Rabu (29/4). Rakor yang dihadiri para pejabat eselon III dan IV dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) seluruh provinsi di Indonesia tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Menteng, Jakarta. Rakor dibawah koordinasi Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara BKN dan BKD dalam penyelesaian status dan kedudukan kepegawaian serta mencari problem solving terhadap permasalahan kepegawaian.

Sulardi memaparkan bahwa dua permasalahan utama tersebut; pertama, kepegawaian di Indonesia tidak bisa netral, karena posisi aparatur sangat strategis sehingga akan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Hal ini akan mempersulit terwujudnya visi misi pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, netral, sejahtera dan akuntable. Dan kedua, kepegawaian akan menemui permasalahan yang sangat komplek. Karenanya, menurut Sulardi unit kepegawaian akan memiliki beban tugas yang sangat berat menghadapi customer yang menuntut pelayanan cepat, akurat dan lancar.
Saat mengakhiri sambutannya Sulardi menyampaikan bahwa BKN dan BKD merupakan saudara kembar. Oleh karena itu Sulardi berharap jika ada permasalahan kepegawaian agar bisa segera diselesaikan bersama.
Rakor dilaksanakan selama tiga hari (28 - 30 April 2010) dengan pembahasan materi Kebijakan Manajemen kepegawaian, Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Permasalahan Status Kepegawaian dan Permasalahan Kedudukan Kepegawaian.