Home
Profil
Kontak
Download
Cetak
SUDAH tentu, para honorer kategori dua (K2) kecewa berat saat membaca berita pernyataan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang menyebut APBN 2016 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan mereka menjadi CPNS. Pernyataan itu lantas dimaknai bahwa pengangkatan honorer K2 secara bertahap yang dimulai 2016 batal.
Lantas anak buah Yuddy bilang, tidak betul pengangkatan honorer K2 batal. Yang ada adalah penundaan, karena alokasi anggaran masih berpeluang masuk di APBN Perubahan 2016. Peluang ini juga dibenarkan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman.
Nah, apa pun pernyataan para petinggi di Jakarta, para honorer K2 sudah telanjur kecewa.
Pasalnya, janji Yuddy untuk mengangkat honorer K2 yang disampaikan 15 September 2015, begitu meyakinkan. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan para honorer K2? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, kemarin (4/11). Sekadar diketahui, Eko adalah mantan honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di salah satu SMP di Medan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dinamisnya isu pengangkatan honorer K2? Pemberitaan yang bertubi tubi terkait masalah penyelesaian honorer K2 semakin membuat resah, gelisah dan kecewa para honorer K2. Mulai dari pernyataan presiden, pernyataan Kepala BKN, pernyataan Dirjen di Kemendikbud dan terakhir yang sangat miris berita tentang tidak masuknya anggaran penyelesaian honorer K2 di APBN 2016. Lantas, apa yang Anda maknai dari pernyataan-pernyataan pejabat itu? Dari pernyataan-pernyatan yang diberikan oleh para yang terhormat pejabat negara, maka apa yang saya khawatirkan kemarin betul betul betul terbukti. Pemerintah belum serius untuk mengangkat kawan-kawan honorer K2 untuk menjadi PNS.Menpan-RB Yuddy Chrisnandi minta para honorer K2 bersabar karena masih ada peluang penganggaran di APBN Perubahan? Apapun argumentasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat oleh Pak Menpan-RB terkait penyelesaian HK2 tidak akan menghilangkan kegelisahan dan kekecewaan kawan-kawan tenaga honorer K2. Untuk itu kita harus selalu simak, perhatikan dan pahami semua pernyataan-pernyataan para pejabat yang terhormat agar kawan-kawan tenaga honorer tidak terjebak dalam permainan politik tingkat tinggi, sehingga tidak memberi manfaat bagi kawan- kawan HK2. Apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan para honorer K2? Saya yang pernah mengelami langsung pahit getirnya perjuangan ini, sangat memahami kekecewaan yang besar dari kawan-kawan. Ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kawan kawan terkait molornya penyelesaian nasib kawan-kawan. Apa itu? Terkait pernyataan Pak Menpan-RB yang menyebut Presiden Jokowi menilai anggaran untuk mengangkat honorer K2 setara dengan anggaran membangun delapan waduk. Harusnya kawan-kawan pengurus Organisasi Honorer dan PGRI minta audiensi langsung ke Presiden. Apa yang mesti dikatakan kepada Presiden? Mohon klarifikasi secara langsung, sampaikan bahwa presiden kita adalah Presiden Rakyat yang dipilih oleh rakyat, presiden yang hebat dengan Pengalaman yang mantap. tentunya bisa memilah lebih bagus menciptakan guru sebagai pencipta SDM, bukan benda mati yang manfaatnya terbatas bagi bangsa ini. Dan kita yakin presiden yang merakyat ini pintar bukan dari waduk tapi dari guru, sehingga bisa menjadi presiden.Terkait alasan anggaran pengangkatan honorer K2 membenani APBN? Pernyataan Bapak Kepala BKN yang menyatakan bahwa negara akan bangkrut jika mengangkat honorer K2, ini adalah pernyataan yang sulit diterima akal. Kok bisa? Ya, karena dari dulu APBN kita mengalami defisit Anggaran. Tapi sampai sekarang negara kita juga masih berdiri dan anggota DPR kita tunjangannnya naik. Ini berarti diskriminasi. Perlakuan negara terhadap honorer K2 seperti warga kelas dua. Padahal yang menciptakan menjadi Anggota DPR, atau mungkin Kepala BKN dulu pernah diajar oleh guru-guru honor. Harusnya ini yang harus diingat. Saya malah memberi saran, daripada uang puluhan triluan untuk menyuntik BUMN, alangkah indahnya untuk dialokasikan ke pengangkatan para guru guru honorer K2. Dampaknya lebih meluas, mengena dan berdaya jangka panjang. Jika diberikan ke BUMN belum tentu bisa berdampak, jika salah urus. Bagaimana Anda menilai sikap DPR khususnya Komisi II yang terkait masalah ini? Saya selaku orang yang pernah merasakan pahit getirnya perjuangan honorer K2 ini, juga bingung. Ada beberapa berita dan pernyataan dari Pak Menteri PAN & RB serta beberapa Anggota Komisi II yang pada bulan Oktober katanya sudah mennyepakati besarnya anggaran untuk vervikasi data honorer K2. Artinya kebijakan budgeting sudah disepakati DPR, tapi tiba tiba kenapa di awal November kok katanya nggak disetujui. Apa memang begini sikap para pejabat? Selalu inkonsitensi. Apa hal ini tidak berimbas dalam mengelola pemerintahan? Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara dan bagi ketertiban dan kenyamanan umum. kebohongan Publik namanya Terkait pernyataan pejabat yang mengatakan sulit untuk mengangkat guru honorer yang tidak berijazah S1, tanggapan Anda? Memang kalau target kita hanya Pendidikan Formal saya setuju, tapi kita harus sesuaikan dengan situasi di lapangn. Bagaimana para pengabdi pendidikan di daerah-daerah terpencil yang sekarang sudah menghasilkan orang orang yang sudah berhasil, bahkan mungkin saat ini sudah ada yang sudah jadi pejabat. Saya masih ingat, guru-guru saya di SD dan SMP dulu di desa adalah para guru yang bukan sarjana. Tapi mereka mengabdi dengan tulus, penuh sayang dan itu masih saya rasakan sampai saat ini. Kadang kala mereka lebih tulus dalam mendidik. Karena mendidik harus dengan hati, tidak cukup hanya mentransfer ilmu. Dan inilah sekarang masalah pendidikan di Indonesia, menghasilkan otak pinter tapi kering norma dan karakter. Kalau memang pemerintah ini targetnya, yakni otak pinter, kering norma, bersiaplah kita menjadi bangsa yang akan dihancurkan oleh Tuhan, seperti keterangan-keterangan di Kitab Suci. Apa pesan untuk para honorer K2? Menurut saya, kita semua harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menguatkan niat menyelesaikan masalah Honorer K2 ini. Karena ini menyangkut seberapa besar bangsa ini menghargai para warganya yang sudah berjasa pada negara ini. Jangan sampai kita salah menghargai, bandit dan pencoleng, perampok uang rakyat yang kita agung-agungkan. Saya berpesan pada kawan kawan honorer K2 untuk tetap solid dan satu komando. Upayakan oranisasi honorer yang di daerah untuk mengajak para wakil rakyat di daerah untuk mendukung perjuangan ini. Karena kita perlu juga dukungan politik dari para wakil rakyat yang ada di daerah. Terus lakukan komunikasi yang intens dan elegan agar suara kawan kawan Honorer di daerah juga disuarakan oleh para wakil rakyat di daerah untuk dibawa ke Senayan. Anda sudah jadi PNS tapi masih keras memperjuangkan honorer K2? Ini hanya sekedar kegelisahan hati saya melihat nasib kawan-kawan honorer.
Pasalnya, janji Yuddy untuk mengangkat honorer K2 yang disampaikan 15 September 2015, begitu meyakinkan. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan para honorer K2? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, kemarin (4/11). Sekadar diketahui, Eko adalah mantan honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di salah satu SMP di Medan. Bagaimana tanggapan Anda terkait dinamisnya isu pengangkatan honorer K2? Pemberitaan yang bertubi tubi terkait masalah penyelesaian honorer K2 semakin membuat resah, gelisah dan kecewa para honorer K2. Mulai dari pernyataan presiden, pernyataan Kepala BKN, pernyataan Dirjen di Kemendikbud dan terakhir yang sangat miris berita tentang tidak masuknya anggaran penyelesaian honorer K2 di APBN 2016. Lantas, apa yang Anda maknai dari pernyataan-pernyataan pejabat itu? Dari pernyataan-pernyatan yang diberikan oleh para yang terhormat pejabat negara, maka apa yang saya khawatirkan kemarin betul betul betul terbukti. Pemerintah belum serius untuk mengangkat kawan-kawan honorer K2 untuk menjadi PNS.Menpan-RB Yuddy Chrisnandi minta para honorer K2 bersabar karena masih ada peluang penganggaran di APBN Perubahan? Apapun argumentasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat oleh Pak Menpan-RB terkait penyelesaian HK2 tidak akan menghilangkan kegelisahan dan kekecewaan kawan-kawan tenaga honorer K2. Untuk itu kita harus selalu simak, perhatikan dan pahami semua pernyataan-pernyataan para pejabat yang terhormat agar kawan-kawan tenaga honorer tidak terjebak dalam permainan politik tingkat tinggi, sehingga tidak memberi manfaat bagi kawan- kawan HK2. Apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan para honorer K2? Saya yang pernah mengelami langsung pahit getirnya perjuangan ini, sangat memahami kekecewaan yang besar dari kawan-kawan. Ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kawan kawan terkait molornya penyelesaian nasib kawan-kawan. Apa itu? Terkait pernyataan Pak Menpan-RB yang menyebut Presiden Jokowi menilai anggaran untuk mengangkat honorer K2 setara dengan anggaran membangun delapan waduk. Harusnya kawan-kawan pengurus Organisasi Honorer dan PGRI minta audiensi langsung ke Presiden. Apa yang mesti dikatakan kepada Presiden? Mohon klarifikasi secara langsung, sampaikan bahwa presiden kita adalah Presiden Rakyat yang dipilih oleh rakyat, presiden yang hebat dengan Pengalaman yang mantap. tentunya bisa memilah lebih bagus menciptakan guru sebagai pencipta SDM, bukan benda mati yang manfaatnya terbatas bagi bangsa ini. Dan kita yakin presiden yang merakyat ini pintar bukan dari waduk tapi dari guru, sehingga bisa menjadi presiden.Terkait alasan anggaran pengangkatan honorer K2 membenani APBN? Pernyataan Bapak Kepala BKN yang menyatakan bahwa negara akan bangkrut jika mengangkat honorer K2, ini adalah pernyataan yang sulit diterima akal. Kok bisa? Ya, karena dari dulu APBN kita mengalami defisit Anggaran. Tapi sampai sekarang negara kita juga masih berdiri dan anggota DPR kita tunjangannnya naik. Ini berarti diskriminasi. Perlakuan negara terhadap honorer K2 seperti warga kelas dua. Padahal yang menciptakan menjadi Anggota DPR, atau mungkin Kepala BKN dulu pernah diajar oleh guru-guru honor. Harusnya ini yang harus diingat. Saya malah memberi saran, daripada uang puluhan triluan untuk menyuntik BUMN, alangkah indahnya untuk dialokasikan ke pengangkatan para guru guru honorer K2. Dampaknya lebih meluas, mengena dan berdaya jangka panjang. Jika diberikan ke BUMN belum tentu bisa berdampak, jika salah urus. Bagaimana Anda menilai sikap DPR khususnya Komisi II yang terkait masalah ini? Saya selaku orang yang pernah merasakan pahit getirnya perjuangan honorer K2 ini, juga bingung. Ada beberapa berita dan pernyataan dari Pak Menteri PAN & RB serta beberapa Anggota Komisi II yang pada bulan Oktober katanya sudah mennyepakati besarnya anggaran untuk vervikasi data honorer K2. Artinya kebijakan budgeting sudah disepakati DPR, tapi tiba tiba kenapa di awal November kok katanya nggak disetujui. Apa memang begini sikap para pejabat? Selalu inkonsitensi. Apa hal ini tidak berimbas dalam mengelola pemerintahan? Dan ini sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara dan bagi ketertiban dan kenyamanan umum. kebohongan Publik namanya Terkait pernyataan pejabat yang mengatakan sulit untuk mengangkat guru honorer yang tidak berijazah S1, tanggapan Anda? Memang kalau target kita hanya Pendidikan Formal saya setuju, tapi kita harus sesuaikan dengan situasi di lapangn. Bagaimana para pengabdi pendidikan di daerah-daerah terpencil yang sekarang sudah menghasilkan orang orang yang sudah berhasil, bahkan mungkin saat ini sudah ada yang sudah jadi pejabat. Saya masih ingat, guru-guru saya di SD dan SMP dulu di desa adalah para guru yang bukan sarjana. Tapi mereka mengabdi dengan tulus, penuh sayang dan itu masih saya rasakan sampai saat ini. Kadang kala mereka lebih tulus dalam mendidik. Karena mendidik harus dengan hati, tidak cukup hanya mentransfer ilmu. Dan inilah sekarang masalah pendidikan di Indonesia, menghasilkan otak pinter tapi kering norma dan karakter. Kalau memang pemerintah ini targetnya, yakni otak pinter, kering norma, bersiaplah kita menjadi bangsa yang akan dihancurkan oleh Tuhan, seperti keterangan-keterangan di Kitab Suci. Apa pesan untuk para honorer K2? Menurut saya, kita semua harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menguatkan niat menyelesaikan masalah Honorer K2 ini. Karena ini menyangkut seberapa besar bangsa ini menghargai para warganya yang sudah berjasa pada negara ini. Jangan sampai kita salah menghargai, bandit dan pencoleng, perampok uang rakyat yang kita agung-agungkan. Saya berpesan pada kawan kawan honorer K2 untuk tetap solid dan satu komando. Upayakan oranisasi honorer yang di daerah untuk mengajak para wakil rakyat di daerah untuk mendukung perjuangan ini. Karena kita perlu juga dukungan politik dari para wakil rakyat yang ada di daerah. Terus lakukan komunikasi yang intens dan elegan agar suara kawan kawan Honorer di daerah juga disuarakan oleh para wakil rakyat di daerah untuk dibawa ke Senayan. Anda sudah jadi PNS tapi masih keras memperjuangkan honorer K2? Ini hanya sekedar kegelisahan hati saya melihat nasib kawan-kawan honorer.
0 komentar:
Posting Komentar