Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi harus Membumi

(Sumber : Humas Menpan-RB), Ukuran-ukuran keberhasilan reformasi birokrasi harus konkret, dan dapat dirasakan oleh rakyat. Demikian dikatakan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan ketika berbicara sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional KORPRI bertema ”Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi” di Jakarta, Kamis (22/7).
Setidaknya, ujar Menteri, ada 9 outcomes yang bisa dijadikan indicator, yakni: (1) tidak ada korupsi; (2) tidak ada pelanggaran (opini hasil audit BPK); (3) APBD bagus, ditunjukkan dari peningkatan dan penyerapan anggaran tiap triwulan; (4) Semua program seleaai dengan baik (persentase penyelesaian program triwulan); (5) Semua perijinan cepat (peringkat doing business); (6) Komunikasi dengan public baik (Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM); (7) Pemanfaatan waktu (jam kerja) yang efektif dan produktif; (8) Jumlah reward dan punishment; (9) hasil pembangunan nyata (growth, job, food, energy, health, education dll).
Sementara untuk mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi, paling tidak ada empat hal yang menjadi kuncinya, yakni :

1. National commitment to reform; Dalam hal ini dimaksudkan, komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi tidak hanya dari kalangan birokrasi, tetapi juga harus dari luar reformasi. Selain komitmen dari jajaran birokrasi sendiri, public juga harus terus menerus memberikan kritik membangun, menyampaikan aspirasinya, dan berpartisipasi dalam upaya mendorong peningkatan kualitas publik.

2. Engine of reform; Di sini dimaksudkan, bahwa reformasi birokrasi memerlukan mesin penggerak yang memiliki kemampuan untuk memacu proses berjalannya reformasi birokrasi secara nasional. “Karena itu, Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dipimpin langsung oleh Wakil Presiden,” sergah Menteri Mangindaan.

3. Content of reform; Hal ini dimaksudkan bahwa reformasi birokrasi dilakukan secara hati-hati, dengan prioritas pada hal-hal yang harus diperbaiki dimuat secara jelas. Karenanya reformasi birokrasi memerlukan grand design dan road map.

4. Process excellence to reform; Untuk menjaga agar proses dapat berlangsung dengan baik, nantinya akan disusun berbagai panduan juklak/juknis yang akan menjadi acuan dalam melakukan reformasi birokrasi.

Peran KORPRI

Terkait dengan peran yang diharapkan dari KORPRI dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, menurut Menpan dan RB, setidaknya ada delapan, yakni :
Pertama, sebagai agent of change, yakni mendorong terjadinya internalisasi, mendorong tumbuhnya komitmen, kesamaan persepsi, kerjasama dan dukungan anggota Korpri terhadap prosesreformasi birokrasi, serta merespon setiap tindakan resistensi terhadap perubahan dari anggota KORPRI dengan arif dan mengubahnya menjadi support for change.

Kedua, peran KORPRI diharapkan dapat menjembatani berbagai konflik yang mungkin terjadi, mencari alternatif bagi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan exit policies.

Ketiga, KORPRI diharapkan mampu mendorong anggotanya untuk ikut menciptakan image PNS yang baik, yang benar-benar menjadi abdi masyarakat.

Keempat, KORPRI diharapkan mampu mendorong inovasi-inovasi para anggotanya dalam menjalankan perannya pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab inovasi menjadi bagian penting dalam proses reformasi birokrasi.

Kelima, KORPRI juga diharapkan berperan dalam fasilitasi terjadinya knowledge sharing tentang reformasi birokrasi di antara anggotanya.

Keenam, KORPRI memiliki peran membangun komitmen bersama seluruh anggota untuk ikut aktif meningkatkan upaya pemberantasan korupsi atau penyimpangan lain.

Ketujuh, KORPRI dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kedelapan, KORPRI sebagai pusat network para anggotanya, yang harus mampu menerima, mengolah dan menyebarkan informasi, menghubungkan satu jejaring dengan jejaring lainnya, mencari jejaring lain yang belum terhubung.