Home
Profil
Kontak
Download
Cetak
Kanreg minus Kepala Kanreg IX BKN Jayapura. Lebih lanjut Edy Topo Ashari menyampaikan bahwa acara ini merupakan ajang untuk bertukar pikiran, berpikir secara positif dan saling berdiskusi. “Banyak kemajuan yang telah bisa dilihat dalam dua tahun belakangan ini. Banyak kanreg yang berlomba-lomba menampilkan keunggulannya, seperti Medan, Makassar, Palembang. Tugas dari Kepala BKN adalah memprovokasi atau menghidupkan mesin inovasi agar kanreg terus menerus melakukan pembaharuan dan reformasi untuk kemajuan BKN.”Dalam laporannya, Kepala Kanreg II BKN Surabaya, Yulina Setiawati NN, menyampaikan bahwa penerapan pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi di Kanreg II BKN Surabaya, banyak menimbulkan suka dan duka. Namun dengan semangat yang tinggi pegawai di Kanreg II BKN Surabaya berupaya untuk bisa mendukung salah satu quick win reformasi birokrasi BKN, yakni pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi. Untuk mendukung pelayanan yang berbasis teknologi informasi, pegawai telah menyusun 4 (empat) business process yakni: penetapan NIP, kenaikan pangkat, penetapan SK pensiun dan mutasi lainnya. Dengan kehadiran Kepala BKN, Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Direktur dan Kepala Kanreg, Yulina berharap agar ada masukan untuk menyempurnakan business process yang dilakukan di Kanreg II BKN Surabaya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh Kakanreg II BKN Surabaya antara lain: (1) Perlunya regulasi transaksi elektronik di bidang kepegawaian; (2) Perlu disusun Standar Operasional Prosedur pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi; (3) BKN mengusulkan anggaran untuk biaya komunikasi data secara nasional; (4) BKN mengusulkan anggaran untuk komunikasi data dengan harga corporate sehingga biaya bisa lebih murah; (5) Database mirroring di Kanreg perlu segera direalisasikan; (6) Untuk keamanan data perlu dibangun lokasi DRC di luar BKN. Sementara itu, Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Sulardi menegaskan bahwa tujuan dari adanya sistem online SAPK dan penerapan ISO adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Untuk masa yang akan datang, kita harus selalu meningkatkan pelayanan. Setiap staf harus ada job description-nya. Penerapan ISO bukan hal yang mengerikan, tapi kita dituntut untuk punya komitmen.”
Selain memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi, Kepala BKN dijadwalkan juga akan menghadiri launching Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (12/3). Acara tersebut rencananya dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, Kepala BKD kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut, akan diresmikan penggunaan SAPK secara online bagi 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur. Dengan sistem online diharapkan pelayanan kepegawaian akan semakin cepat dan akurat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ada beberapa saran yang disampaikan oleh Kakanreg II BKN Surabaya antara lain: (1) Perlunya regulasi transaksi elektronik di bidang kepegawaian; (2) Perlu disusun Standar Operasional Prosedur pelayanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi; (3) BKN mengusulkan anggaran untuk biaya komunikasi data secara nasional; (4) BKN mengusulkan anggaran untuk komunikasi data dengan harga corporate sehingga biaya bisa lebih murah; (5) Database mirroring di Kanreg perlu segera direalisasikan; (6) Untuk keamanan data perlu dibangun lokasi DRC di luar BKN. Sementara itu, Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun, Sulardi menegaskan bahwa tujuan dari adanya sistem online SAPK dan penerapan ISO adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Untuk masa yang akan datang, kita harus selalu meningkatkan pelayanan. Setiap staf harus ada job description-nya. Penerapan ISO bukan hal yang mengerikan, tapi kita dituntut untuk punya komitmen.”
Selain memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi, Kepala BKN dijadwalkan juga akan menghadiri launching Pelayanan Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (12/3). Acara tersebut rencananya dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, Kepala BKD kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. Dalam acara tersebut, akan diresmikan penggunaan SAPK secara online bagi 17 kabupaten/kota di wilayah Provinsi jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur. Dengan sistem online diharapkan pelayanan kepegawaian akan semakin cepat dan akurat.
0 komentar:
Posting Komentar