Perjalanan Dinas Celah Korupsi



(Sumber : http://www.kaltengpos.com),Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto menyebut anggaran perjalanan dinas dan perbaikan kendaraan rawan jadi lahan korupsi...

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto menyebut anggaran perjalanan dinas dan perbaikan kendaraan rawan jadi lahan korupsi. Ini salah satu dari sebagian temuan KPK terhadap kerentanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
“Kita lihat saja anggarannya rasional atau tidak, lalu dalam setahun berapa kali perjalanan dilakukan,” ucap Bibit saat dicegat sejumlah wartawan usai bicara dalam seminar `Transpransi APBD Pro Rakyat, di Gedung Batang Garing, Palangak Raya,
Contoh lain, tambahnya, anggaran perbaikan mobil yang diajukan itu rasional atau tidak. Ketepatan penggunaannya bisa dilihat apakah pegawai yang bersangkutan benar menggunakan kendaraannya untuk melakukan perjalanan dinas? Apakah dia berada di luar kota? Benarkah ada perbaikan kendaraan Inilah yang bisa menjadi indikator terjadinya kebocoran anggaran dalam APBD.

Menurut Bibit, upaya untuk menghabiskan anggaran yang tak terserap juga mengindikasikan adanya kesalahan perencanaan kegiatan hingga mengakibatkan kebocoran APBD “Harusnya ada pembuatan anggaran yang terencana, agar tak ada upaya menghabiskan anggaran yang tak terserap,” tegasnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebut dengan anggaran daerah mestinya banyak yang bisa dilayani dalam hal kepentingan rakyat. Tapi karena kebocoran yang ada pelayanan pun tak maskimal.

“Mengapa tidak mengutamakan belanja langsung, sedangkan belanja tak langsung kita tekan. Dengan komposisi 60-40,” ucapnya lagi.

Beberapa waktu lalu, KPK sudah merekomendasi kepada pemerintah agar ada reformasi birokrasi di dalam pemerintahan.Termasuk pembenahan sistem anggaran. Dengan pembenahan sistem anggaran maka celah-celah korupsi bisa diminimalkan alias dilakukan upaya pencegahan.

Pada kesempatan itu, Bibit menyampaikan bahwa Kalteng menjadi provinsi paling akhir dalam daftar pengawasan KPK. Namun para pejabat daerah jangan terlena dan tetap berprinsip anti korupsi, karena KPK akan terus memantaunya. KPK terkenal tak pandang bulu dalam menuntaskan penyakit perusak moral bangsa ini.

0 komentar:

Posting Komentar

Bergabung

Arsip

 

Copyright 2009 BKDD Kab. Bulukumba (syarif)